pasal 18 ayat 6. Bagian Tata Pemerintahan,. pasal 18 ayat 6

Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan. pengemudi tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang di selenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta,. Pasal 18 : Ayat (1) Kewenangan penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dimaksudkan untuk menjaga objektivitas hasil penyelidikan karena lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga yang bersifat independen. b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran. 28 Tahun 2007) Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada mulanya, konsep otonomi daerah muncul sebagai salah satu pembaharuan pola bernegara pasca reformasi, yakni perubahan dari sistem yang sentralistik ke model desentraliasi. 500. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran. sesuai dengan pasal 18 ayat (6) amandemenUUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. 23 Tahun 2014 "Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan Undang-Undang ini diberlakukan pula. Pasal 6 (1) Susunan Organisasi SETDA terdiri dari : a. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi: a. Ayat (1) Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau. Pasal 18 Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. NOMOR 23 TAHUN 2014. Pasal 17 (1) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23. Faktur ke Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak berlaku dalam hal terjadi keadaan tertentu. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan. 3. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. c. Share Copy Copy; 1:2 Bumi belum berbentuk dan kosong; gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dengan demikian Pemohon berangapan UU DKI Pasal 19 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), ayat (8) selain tidak sesuai dengan UUD 1945 Pasal 18 ayat (4) juga merugikan Pemohon karena kehilangan 1:1 Amsal-amsal Salomo bin Daud, raja Israel, Share. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Melihat kepada pasal 18 b Ayat (2) syarat diadakannya ketentuan mengenai daerah khusus hanyalah apabila ditentukan oleh Undang-Undang, lalu juga pada pasal Pasal 225 UU No. Pasal 18 Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistim Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Undang-Undang, 18 TAHUN 2000. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Sedangkan asas desentralisasi nampak pada Pasal 18 ayat (2, 5, dan 6). PAJAK PERTAMBAHAN NILAI–PAJAK PENGHASILAN– KARTU PERDANA. (Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU Tipikor); assets of the act of corruption by using civil mechanism can not be done. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Dalam UUD NRI 1945 BAB VI Pemerintah Daerah dalam Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa: “pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Butir (a) UU MK, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a). Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Diubah dengan : UU No. Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan . Pasal ini menjamin bahwa setiap orang di Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 18 (1) Setiap Orang yang melakukan usaha Penjaminan dan Penjaminan Ulang wajib terlebih dahulu mendapat izindalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan bagi penerima imbalan dimaksud bukan merupakan penghasilan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf d;" 7. Sepanjang pasal ini Paulus menekankan bahwa mustahil seseorang menjadi hamba dosa dan hamba Kristus sekaligus (ayat Rom 6:11-13,16-18). NOMOR 18 TAHUN 2000. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. Amanat desentralisasi ini tercantum pada. 500. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi: a. b. KAK merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenaiPasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik. 2. Pasal 18. Namun,Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 17, penerbitan dokumen dan penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. kekhususan dan keragaman daerah. id : 17 hlm. Yang dimaksud dengan "penumpang" adalah setiap orang yang melintasi perbatasan Kawasan Bebas. a. 6 Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: a. Selain UUD 1945, Indonesia raemiliki UU No. Pasal 18 Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang didasarkan atas:Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Mengingat : 1. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis. Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Landasan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan. BAB. Pasal 20 Ayat (4) e. Perubahan batas suatu wilayah yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah yang didelegasikan kepada Peraturan Pemerintah, menurutPasal 18 ayat (6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diatur mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pasal 18A. 45) Pasal 18 ayat (6), kewenangan pembuatan Perda juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 03/2021, BN. 14 Peraturan Presiden Nomo 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 18 ayat (5). t 18:2 Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Tanggung jawab orang-tua ialah mengajar anak. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappern” dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun. Mengingat 1. 7. Boks Temuan. keimigrasian. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah. sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan;. Pasal 18. 18. BAB VI JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum. Sebelum Majelis. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 33 UUD 1945; Tap MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi; dan Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan. Dalam hukum Taurat terutama dalam Kitab Imamat di pasal ini (ayat 6-18) dan pasal 20 dicatat larangan untuk berhubungan kelamin dengan kerabat terdekat, terutama dari pihak laki-laki, meskipun hubungan kelamin berlawanan jenis tentunya menyangkut larangan untuk pihak perempuan. Bagian Ketiga Kontrak Kerja Konstruksi Pasal 22 (1) Pengaturan hubungan kerja berdasarkan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. nilai Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (5) dikurangi nilai. kemnaker. Undang. Pasal 6 Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “berbudaya” adalah sikap dan perilaku yang senantiasa berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah Ilmu Pengetahuan, yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang. Ini artinya, surat tembusan pemberitahuan penangkapan harus sudah diberikan kepada keluarganya dalam jangka waktu selama 7 hari. Cukup jelas. 72, Pasal 75 ayat (6), Pasal 76 ayat (3), Pasal 83A ayat (2), Pasal 83B ayat (2), Pasal 84, Pasal 86 ayat (2), Pasal 86A. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. 2021/NO. Ayat (1) Yang dimaksud dengan persetujuan adalah. 17 Lihat pula. Menteri dapat mengabulkan atau menolak keberatan yang diajukan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Menteri. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;M E N G A D I L I - Menerima permintaan banding dari. Mengingat: 1. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau b. KAK dalam bahasa Inggris adalah Term Of Reference yang (TOR). 351, jdih. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (4), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28 ayat (6), Pasal 29 ayat (5), Pasal 31 ayat (5), dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan. 16 Foto. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)ayat (3), serta Pasal 18 ayat (3) dan ayat (6) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Contoh 1:. 29 Tahun 2016; Permen PUPR No. Pengaturan perluasan ultimum remedium hingga ke tahap persidangan dapat dilihat pada Pasal 44B UU HPP, khususnya pada ayat (2), ayat baru (2a), (2b), dan ayat (2c). kekhususan dan keragaman daerah. Baca juga: Pasal 1 (UU No. Ayat (3) Cukup jelas. 00. Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. BAB IVdimaksud dalam Pasal 17, penerbitan dokumen dan penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian peraturan daerah secara hierarki juga diatur secara tegas dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Teknis Pemenuhan . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Sedang padaayat (5) dinyatakan bahwa pemerintahan daerahmenjalankan ot onomi seluas-luasnya, kecuali urusan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), yang rumusannya sebagai berikut. (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin. Terjemahan Baru (TB) membagi pasal ini (disertai referensi silang dengan bagian Alkitab lain. Mengingat : 1. Menara telekomunikasi tunggal;dan b. 1. (1) Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (6) dan Pasal 28 ayat (11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang. Pasal 18 UUD NRI 1945 tersebut kemudian diderivasi ke dalamPasal 18 Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. (4) Apabila . kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan. Ayat 6 Hal itu dikatakan-Nya untuk mencobai dia, sebab Ia sendiri tahu, apa yang hendak dilakukan-Nya. l. Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah lainnya, dan. 6 tahun 1969;. Pasal 18 Ayat 6 UUD 1945 adalah salah satu bagian dari Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki peran penting dalam melindungi hak asasi manusia di Indonesia, terutama dalam hal. ” Melalui isi dari pasal 18 ayat 6 UUD 1945, pemerintah daerah berhak untuk menentapkan peraturan daerah untuk diberlakukan di wilayah. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 18 (1) Salinan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dari Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) menjadi bukti sah Kewarganegaraan Republik Indonesia seseorang yang memperoleh kewarganegaraan. Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final. Pasal 6 (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. Pasal 18 (1) Pada perguruan tinggi ada gelar sarjana, magister, doktor, dan sebutan profesional. Pasal 18 ayat (1) Pasal 72 ayat (1) Catatan Pasal 72 ayat (1) Catatan Pasal 72 ayat (1) Catatan Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: a. Pasal 6 (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahunwajib. yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19, selambat- lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tangga l diterima pemberitahuan. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menentukan pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ayat 30 Maka kata mereka kepada-Nya: "Tanda apakah yang Engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya. Pasal 18 Pembagian. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan. Rumusan tersebut menyiratkan bahwa penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti bertujuan untuk merampas harta. Sistem pelatihan kerja nasional (Sislatkernas) merupakan panduan dan arah kebijakan umum bagi terselenggaranya pelatihan secara terarah, sistimatis. Pasal 6. Menimbang : a. Pasal 80 : Biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 79 merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang Keimigrasian. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pada Pasal 18 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1959Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1814); a. 6, BN. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran. 000. Copy. Pasal 5. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Pasal 18 : Ayat (1) Cukup jelas. Dengan persetujuan. 3. : 1. Copy. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Sesuai dengan Pasal 18 ayat 3, " Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Pasal 6 yaitu: a. Pasal 18 ayat (4): “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Pasal 18 Semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu. Pasal 7 (1) Komisi penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disebut Komisi Penyiaran Indonesia, disingkat KPI. 256/PMK. Pasal 21. D i t j en P e r a t u r an P e r unda n g - u ndan g anFaktur Pajak memenuhi persyaratan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) apabila diisi secara benar, lengkap, dan jelas, sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. b. Telah jelas. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yang berupa aktiva tidak berwujud, tidak dapat. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,. Kedua pasal tersebut adalah Pasal 11 Ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 Ayat 2 PKPU Nomor 11 Tahun. (2) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat.